Galian C Ilegel di Tutup, DPU PR : Kenapa Kok Tidak Dari Dulu

- Rabu, 21 September 2022 | 17:30 WIB
Galian C Ilegal Dihentikan, DLH Batang Tanggapi Positif
Galian C Ilegal Dihentikan, DLH Batang Tanggapi Positif
 
BATANG, AYOSEMARANG.COM-Mencuatnya kasus Ferdi Sambo dua bulan yang lalu, berdampak pula pada penutupan aktivitas penambangan galian c ilegal di wilayah Kabupaten Batang
Penutupan penambangan ilegal itu ditanggapi postif oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU PR) Kabupaten Batang
 
“Saya setuju dengan penutupan penambangan galian c ilegal. Dan kenapa kok tidak dari dulu, karena namanya ilegal pasti tidak punya izin, nambangnya juga tidak aturan, tidak ada inspektur tambang yang mengawal bagaiman menambang,” kata Kelala Bidang Penataan Ruang DPU PR Batang, Triadi Susanto, Rabu 21 September 2022. 
 
Ia pun berharap agar kedepan tidak ada lagi penambangan galian c Ilegal di seluruh Kabupaten Batang.
Galian C ilegal sangat merugikan bagi Pemkab Batang terutama DPU PR. Banyak sekali infrastruktur jalan dan pengairan yang terdampak yang rusak dari kegiatan penambangan,” katanya. 
 
Tidak hanya itu, dampak bagi masyarakat juga sangat besar terutama para petani.
“Kita sudah melakukan monitoring dan ditemukan lahan pertanian berkelanjutan yang ditetapkan di RTRW ikut di gali. Seharusnya tidak boleh seperti di Kecamatan Limpung dan beberapa di kecamatan lain,” kata Triadi Susanto. 
 
Pemkab, kata dia, mempunyai kewajiban mengendalikan dan mengawasi pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan Karena Jawa Tengah meruoakan penyumbang swasembada pangan nasional. 
 
“Kami berharap para APH (aparat penegak hukum) ikut mengawal dan jangan sampai ada lagi penambangan ilegal. Bukan hanya Satpol PP saja, tapi juga Dinas Lingkungn Hidup, Dinas Pertanian dan OPD yang tergangu dengan aktivitas galian c Ilegal,” ungkapnya. 
 
Triadi menyebutkan bahwa berdasarkan perda No.13 Tahun 2019 tentang RTRW Kabupaten Batang Tahun 2019-2039 mengatur hanya ada enam wilayah kecamatan yang diperbolehkan secara terbatas dan bersyarat untuk kegiatan pertambangan batuan yaitu kecamatan Banyuputih, Gringsing, Limpung, Subah, Tersono, dan Tulis.
Untuk wilayah atas tidak direkomendasikan karena dulu banyak berdiri tambang ilegal  berdampak pada rusaknya lahan dan banyak didemo masyarakat terutama fungsi – fungsi konservasi. 
 
Di enam kecamatan itu juga tidak semua kawasan peruntukan boleh ditambang. Adapun yang dibolehkan ditambang secara bersyarat dan terbatas itu  kawasan peruntukan kawasan industri, perkebunan dan holtikultura yang sudah di atur di perda No 13/2019 tentang RTRW tahun 2019- 2039. 
 
“Kalau ada yang bilang tidak bisa menambang karena tidak diatur di RTRW itu salah. Semua sudah  direncanakan tinggal ikuti proses perizinannya. Proses izin itu gampang, saya harap yang dulu dihentikan segera proses perizinannya secara legal karena izinya mudah lewat OSS. Ikuti prosesnya sampai perizinan lengkap baru action,” ungkapnya. 
 
Lanjutnya, nanti Pemkab berkoordinasi dengan Pemprov untuk memantau kegiatan yang legal agar pemanfaatan ruangnya sesuai dengan ketentuan dan syarat sesuai zin yang diberikan.
 
“Penambangan galian c legal kita terus. Karena kalau tidak di pantau bisa melanggar juga,” tukasnya.

Editor: Akbar Hari Mukti

Tags

Terkini

X