Raperda Tentang Pajak dan Retribusi daerah, Begini Kata Pj Bupati Batang Lani Dwi Rejeki

- Kamis, 17 November 2022 | 15:47 WIB
rapat paripurna DPRD jawaban Bupati terhadap tanggapan fraksi - Fraksi  terkait Raperda tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Rabu 16 November 2022. Foto: dok.
rapat paripurna DPRD jawaban Bupati terhadap tanggapan fraksi - Fraksi terkait Raperda tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Rabu 16 November 2022. Foto: dok.

BATANG, AYOSEMARANG.COM –Penjabat (Pj) Bupati Batang Lani Dwi Rejeki menyatakan penyelenggaraan parkir tepi jalan yang bisa dikerjasamakan dengan pihak lain atau perorangan.

Hal itu disampaikan saat rapat paripurna DPRD jawaban Bupati terhadap tanggapan fraksi - Fraksi terkait Raperda tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Rabu 16 November 2022.

"Menanggapi pertanyaan dari fraksi Golkar terkait Pasal 103 dijelaskan bahwa jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan dapat dikerjasamakan dengan pihak lain," ujar Lani.

Menurutnya, kerjasama dapat dilakukan antara Pemda Batang dengan perorangan maupun badan usaha.

Ada catatan khusus, yautu yang mendapat izin dari Kepala Daerah untuk memberikan pelayanan perparkiran kepada masyarakat.

Hal ini dituangkan dalam perjanjian kerjasama dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berkaitan dengan pertanyaan dari dalam Pasal 84 yang mengatur tentang jenis pelayanan yang merupakan objek retribusi jasa. Ada beberapa layanan yang diatur.

Yaitu, pelayanan kesehatan, pelayanan kebersihan, pelayanan parkir di tepi jalan umum, dan pelayanan pasar.

Dijelaskan bahwa jenis pelayanan tersebut dapat tidak dipungut retribusi.

"Dapat kami jelaskan bahwa penyusunan Raperda sudah mengkaji potensi dari masing-masing jenis pelayanan. Potensi pendapatan dari 4 pelayanan di atas semakin tahun semakin meningkat, ditambah dengan adanya tarif baru yang bisa semakin meningkatkan PAD," terangnya.

Karena alasan tersebut, aturan dalam Raperda tersebut masih dipertahankan masuk untuk menjadi obyek retribusi.

Sehingga tidak masuk kategori gratis.

Sementara untuk retribusi jasa umum yang tidak masuk dalam obyek retribusi adalah pengendalian lalu lintas.

Editor: Akbar Hari Mukti

Tags

Terkini

X