Kedatangan Wakil Ketua KIP Jateng, Pj Bupati Batang Wadul Banyak Lembaga Eksternal Minta SPJ Proyek

- Senin, 21 November 2022 | 16:03 WIB
Pj Bupati Batang Lani Dwi Rejeki dan Wakil Ketua KIP Jateng Zainal Abidin Petir. (Muslihun/ Kontributor Batang)
Pj Bupati Batang Lani Dwi Rejeki dan Wakil Ketua KIP Jateng Zainal Abidin Petir. (Muslihun/ Kontributor Batang)


 
BATANG, AYOBATANG.COM -- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Batang disambangi Komisi Informasi Publik Jawa Tengah.
 
Rombongan KIP Jateng dipimpin langsung oleh Wakil Ketua, Zainal Abidin Petir untuk melakukan verifikasi dan evaluasi penerapan undang-undang keterbukaan informasi publik.
 
Dalam kesempatan itu, Penjabat Bupati Batang, Lani Dwi Rejeki yang menenumi rombongan mengadu kepada KIP Jateng terkait banyaknya lembaga eksternal yang meminta SPJ OPD dari beberapa tahun terkahir ke PPID.

Baca Juga: HEBAT, Program Smart City Pemkab Batang Raih Dua Penghargaan Sekaligus
 
Lalu, ada juga yang meminta tentang SPJ proyek fisik yang saat ini lagi dikerjakan. Dengan tujuan, untuk ikut mengawasi agar tidak terjadi penyelewengan.
 
“Saya minta, Pak Zainal Petir yang suaranya bak petir menyambar di siang hari. Artinya tidak ada yang disembunyikan, semua disampaikan entah enak dan tidak dengan prinsip keterbukaan informasi publik,” kata Pj Lani Dwi Rejeki.
 
Ia pun berharap KIP Jateng dapat memberikan motivasi kepada PPID Kabupaten Batang agar dalam mengelola bisa efektif dan optimal untuk memberikan layanan informasi yang transparan dan akuntabel kepada masyarakat.

“Saya minta Pak Zainal Petir bisa memberikan motovasi keterbukaan informasi ini, agar dapat terbuka dan dapat tersampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Batang. Dan berikut penjelasan informasi publik yang dikecualikan,” ungkapnya.

Baca Juga: Gugah Kaum Hawa dalam Pengawasan Pemilu 2024, Bawaslu Batang Hadirkan Komika Sekaligus Aktivis Perempuan
 
Sementara itu, Wakil Ketua KIP Jateng, Zainal Abidin Petir menyampaikan, kehadiran KIP ini untuk mengevaluasi pejabat Badan Publik di masing–masing OPD di Kabupaten Batang.
 
“Hari ini kita itu evaluasi, apakah pejabat badan publik di masing–masing OPD sudah ada keterbukaan informasi apa belum?” kata Zainal Petir.
 
Ia juga menyampaikan, bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang disebut sering menggangu Pemkab itu, sejatinya bukan LSM tapi oknum LSM.

Baca Juga: Bapelitbang Batang: Tak Ada Data Tak Ada Rencana Pembangunan Daerah
 
“Kalau LSM yang diakui itu sesuai dengan undang–undang 16/2017 atas penetapan Perpu 2/2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan,” jelasnya.***

Editor: Rahma Rizky Wardani

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X