Akumulasi Piutang 20 Tahun PBB di Batang Mencapai Rp 33,1 Miliar

- Selasa, 22 November 2022 | 13:15 WIB
kepala BPKPAD Kabupaten Batang, Sri Purwaningsih.  (ISTIMEWA)
kepala BPKPAD Kabupaten Batang, Sri Purwaningsih. (ISTIMEWA)

BATANG, AYOSEMARANG.COM – Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Batang mencatat dalam kurun waktu 20 tahun piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) masyarakat mencapai Rp 33,1 miliar.

Angka itu akumulasi tunggakan dari 2002 hingga 2022. Total tunggakan Rp 35,2 miliar dan baru terbayar Rp 2,1 miliar.

Hal itu disampaikan kepala BPKPAD Kabupaten Batang, Sri Purwaningsih, saat ditemui di kantornya, Selasa 22 November 2022.

Dari tunggakan sebesar itu, terkendala beberapa faktor yang menjadi penyebabnya sehingga menjadi piutang.

"Beberapa faktornya yaitu Data ganda, gak ada tanah tapi ada Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), hingga uangnya dipakai perangkat desa (tidak disetorkan)," katanya.

Adapun alasan lain yaitu subjek pajak meninggal dunia dan tidak ada ahli waris. Beberapa faktor itulah yang membuat tunggakan PBB di Kabupaten Batang cukup besar.

Terkait hal tersebut, Pihak BPKPAD sudah berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Kami masih menyusun langkah untuk menyelesaikan tunggakan PBB masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Penagihan, Evaluasi, dan Pelaporan PAD, Anisah, mengatakan, terkait upaya terdekat mengurangi tunggakan PBB, BPKPAD akan melakukan penghapusan pembukuan dari 2002 hingga 2022.

“Saat ini, kami sedang melakukan konfirmasi data pembayaran PBB dari pemerintah Kecamatan dan desa. Hasil rekap itu nanti kami ajukan apakah bisa penghapusan mutlak atau tidak. Jika tidak bisa maka penghapusan hanya laporan keuangan tapi tidak menghapus hak menagih,"ucapnya.

Ia menyebutkan konfirmasi data berdasarkan Nomor Objek Pajak (NOP). Melalui NOP akan bisa dikonfirmasi langsung apakah wajib pajak sudah bayar atau belum.

Lalu, jika pihaknya bisa mengonfirmasi kondisi wajib pajak. Jika sudah meninggal maka bisa penghapusan mutlak bisa diajukan.

"Kalau nilai penghapusan pembukuan nilainya bisa mencapai Rp 7,5 miliar," tuturnya.

Kepala Bidang Penagihan, Evaluasi, dan Pelaporan PAD, juga mengakui adanya pemakaian uang PBB oleh oknum perangkat desa. Warga sudah membayar ke pemerintah desa namun tidak disetorkan.

Namun, beberapa waktu terakhir beberapa perangkat pemerintah desa mendatangi kantornya untuk menyetorkan uang PBB.

"Ada yang beberapa tahun baru disetorkan, bahkan saya lihat ada yang setorannya numpuk sampai 10 tahun," katanya heran.

Mencegah hal yang sama terulang, pihaknya akan menyertakan keterangan piutang PBB dalam SPPT. Sehingga wajib pajak akan tahu tunggakanya.

"Perangkat desa juga tidak akan bisa main-main, apalagi jika wajib pajak ternyata sudah membayar," jelasnya.

Editor: Akbar Hari Mukti

Tags

Terkini

X